bogor - Sekjen PDIP Hasto Cristiano menyebut program food pantry atau dapur umum yang dilaksanakan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi merupakan proyek kejahatan lingkungan.
“Kami memberikan catatan yang sangat kuat atas upaya Presiden Jokowi membangun food estate,” kata Hasto di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023), seperti dikutip Kompas.com.
Hasto mengatakan hal ini pada tahun itu Ia dimintai komentar terkait dana kriminalitas lokal sebesar Rp 1 triliun yang akan disalurkan ke partai politik untuk membiayai pemilu 2024.
Hasto mengatakan, politik harus menjaga kehidupan dan melindungi ibu pertiwi. Namun dalam konteks proyek penyimpanan pangan, memang terjadi penyelewengan seperti penggundulan hutan hingga kehancuran total.
“Dalam praktiknya, kebijakan ini disalahgunakan, kemudian hutan ditebang habis, dan kerajaan pangan tidak dibangun dengan baik. Ini bagian dari kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto.
Program strategis nasional
Program Food Estate atau dikenal juga dengan Food Warehouse merupakan kebijakan pemerintah dengan konsep pengembangan pangan terpadu. Kebijakan yang digagas Jokowi ini menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Program food pantry yang dilansir dari laman Setcab.go.ed dikutip dari Compass.com ini mempunyai landasan di bidang pertanian, pengembangan peternakan, sektor peternakan.
Akibat kebijakan ini, banyak hasil panen yang dihasilkan antara lain cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang. Proyek food pantry sendiri tersebar di beberapa daerah antara lain Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Sedangkan pengerjaan proyek dilaksanakan oleh lembaga lintas kementerian antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.
Dalam pelaksanaannya, setiap daerah penyimpanan pangan menyiapkan barang yang berbeda-beda. Bersumber dari laman pertanian.go.id, Gudang Pangan yang terletak di Sumba Tengah, NTT ini khusus bergerak di bidang budidaya produk padi dan jagung. Sedangkan Gudang Pangan di Gresik, Jawa Timur, fokus pada budidaya produk mangga dengan jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta budidaya jagung terpadu dengan sapi dan domba.
Saat ide food pantry mulai dikampanyekan, Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab proyek food pantry wilayah Kalimantan Tengah. Jokowi berpandangan, sektor pertahanan tidak boleh hanya mengurus alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Menurut Kontan, Senin (13/7/2020), wartawan Istana Merdeka mengatakan kepada wartawan, “Pertahanan bukan hanya soal alutsista saja, tapi keamanan di bidang pangan juga menjadi bagiannya.”
Pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah telah diperluas sejak pertengahan tahun 2020 pada lahan sawah sekitar 30.000 hektar, dengan rincian 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Provinsi Kapuas. Di tahun Pada tahun 2021, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah diperluas menjadi 44.135 hektar.
Sementara itu, Prabowo menegaskan kementerian hanya mendukung kerja food estate. Menurut dia, Kementerian Pertanian akan tetap menjadi sektor primer.
"Saya diberi tugas pada tanggal 9 Juli, saya ditugaskan untuk mendukung dan mendukung menteri-menteri lain yang terkait dengan pertanian. Utamanya Menteri Pertanian. Ini tugas utamanya," kata Prabowo dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan Jokowi (Rabu 23/9/2020).
Stabilitas dan kegagalan panen
Kenyataannya, program food pantry menghadapi tantangan yang serius. Hal serupa juga terjadi pada proyek food pantry di Kalimantan Tengah. Setelah proyek ini dimulai di Kalimantan Tengah, hasilnya dianggap gagal. 600 hektare perkebunan singkong terhenti dan 17.000 hektare sawah baru belum dipanen.
Penelusuran BBC News Indonesia bersama Pantau Gambut menemukan bahwa proyek penyimpanan pangan di kawasan tersebut menimbulkan permasalahan baru, banjir yang semakin sering terjadi dan berkepanjangan, sehingga memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan bercocok tanam.
Pejabat Kementerian Pertanian mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan Program Food Estate. Namun dia mengatakan dapur umum di Kalimantan Tengah telah gagal total.
Pejabat Kementerian Pertahanan mengatakan budidaya singkong menurun karena minimnya anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. Namun, kata dia, jika alokasi dana APBN sudah terjamin mulai tahun 2023, maka pengelolaan pertanian singkong akan tetap dilanjutkan.
Sementara itu, seorang warga bernama Rankap mengungkapkan ketidaksenangannya atas penggundulan hutan di Desa Tewai Baru di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sebelum hutan diubah menjadi perkebunan singkong, hutan ini merupakan sumber herbivora tradisional bagi penduduk setempat untuk mengumpulkan kayu, berburu tikus, rusa, dan babi.
Sekarang, semua itu hilang. Termasuk lahan seluas empat hektar tempat keluarganya menanam terong, kacang panjang, kubis, dan pohon karet secara turun-temurun.
“Bukannya hutannya tidak pernah diinjak-injak, di situlah kami orang Dayak pergi ke hutan. Lihat saja sekarang seperti ladang.. Siapa yang tidak marah? Mereka sudah puluhan tahun menanam karet dan mereka ingin Untuk menjatuhkan mereka. Kenapa mereka diusir,” ujarnya saat diwawancara BBC News Indonesia di rumahnya, awal Februari lalu.
Namun kegagalan panen tersebut tidak dihadapi oleh proyek food pantry di Kerom, Papua. Bahkan, pada Kamis (6/7/2023), Jokowi turut serta dalam pemanenan jagung proyek di kawasan tersebut.
“Hari ini kita panen jagung bersama petani. Setelah ditanam tiga bulan lalu, tepat 107 hari yang lalu kita tanam dan inilah hasilnya,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kejadian.
Jokowi mengatakan, jagung yang dipanen saat ini memang banyak, namun ada pula yang lambat tumbuh karena terlalu banyak air. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para petani dan mengatakan bahwa hasil panennya sangat tinggi dan melebihi tingkat nasional.
“Tentu ini baru pertama kali, jadi jangan langsung mengira hasilnya sangat tinggi, tapi inipun hasilnya sangat tinggi. Kurang lebih 7 ton per hektar,” kata Jokowi.
Dia telah diperingatkan.
Wahana Perlindungan Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia telah memperingatkan dampak negatif program food pantry, khususnya terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, proyek ini disebut mempercepat deforestasi atau degradasi lingkungan.
“Dalam praktik dan pengalaman selama ini, pengosongan kawasan hutan seringkali berdampak pada kerusakan lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Noor Hidayati kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Senin (16/11/2020).
Pendekatan ini terlihat dari pengalaman Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah hingga Meraku Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. Alih-alih meningkatkan pendapatan, proyek ini malah meningkatkan risiko kerugian pemerintah. Dari proyek PLG saja, APBN bisa menyerap hingga Rp 1,6 triliun dan proyek ini tidak bisa menjadi dapur umum.
“Sebenarnya selama ini sebagian kawasan sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata Noor.
Prabowo menolak berkomentar.
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto enggan mengomentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Christianto yang menyebut program gudang pangan atau food estate yang saat ini dilakukan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.
Benar, kata Prabow sambil berjalan seolah meragukan kebenaran pernyataan Haston, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2023).***